BAB 1998, sitem penyelenggaraan negara beralih menggunakan kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

1.1  Latar Belakang

Ditandai dengan usainya masa pemerintahan Presiden
Soeharto pada tahun 1998, sitem penyelenggaraan negara beralih menggunakan kebijakan
desentralisasi. Yaitu penyerahan kekuasaan atau wewenang dan tanggung
jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur
dan  mengurusi segala bentuk pelayan
kepada masyarakat, baik dalam bentuk fiskal, politik, administratif dan pasar.

 

Berdasarkan kebijakan otonomi daerah dan
desentralisasi dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang
direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa daerah diberi wewenang
untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya. Pemerintah daerah memiliki hak
dan wewenang untuk menggunakan segala bentuk sumber daya yang ada di wilayahnya
baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. UU tersebut menegaskan bahwa
pemerintah daerah dapat menggunakan segala sumber daya nya dalam pembangunan
daerahnya dengan dibantu Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan
kebijakan-kebijakan dan asas yang akan digunakann dalam menjalankan kebijakan
desentralisasi tersebut.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi pemerintah
daerah diberi wewenang dan kebebasan dalam menentukan kebijakan, mengambil
keputusan dan mengelola keuangan mandiri. Mengelola keuangan yang bersumber
dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana
Alokasi Khusus dan ketiga sumber tersebut dikelola oleh pemerintah daerah melalui
APBD (Halim 2009).

Di era desentralisasi fiskal sekarang ini diharapkan
pemerintah menjalankan fungsinya secara efektif dalam peningkatan pelayanan
masyarakat di sektor publik, karena cermin dari daerah dengan pembangunan yang
berkembang akan menarik investor dalam negri maupun asing untuk menanamkan
investasinya di daerah dan dengan masuknya investor ke suatu daerah akan
membuat pembangunan di daerah tersebut tumbuh dan berkembang. Belanja atau
pengeluaran pemerintah daerah juga diharapkan tepat sasaran sesuai apa yang
dibutuhkan masyarakat dan daerah tersebut sebagai contoh peningkatan aset tetap
seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan lainnya. Dengan meningkatakan
pengeluaran pemerintah atau belanja modal diharapkan kebutuhan masyarakat dari
sektor publik terpenuhi.

Dengan adanya bantuan pendanaan daerah seperti Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi diharapkan
mempunyai kontibusi yang besar untuk pembangunan dan peningkatan sektor publik.
Dan dari tahun ketahun Provinsi Kalimantan Timur masih menjadikan dana
perimbangan sebagai sumber pendanaan bagi daerahnya atau dengan kata lain
Provinsi Kalimantan Timur masih berketergantungan tinggi dengan dana
perimbangan. Hal ini menjelaskan bahwa tingginya tingkat ketergantungan
Provinsi Kaltimantan Timur masih pada dana bantuan yang diberikan pemerintah
pusat.

Pengeluaran pemerintah

Tahun

Berau

Kukar

Kubar

Kutim

Paser

Balikpapan

Bontang

Samarinda

Penajam

2010

1455035

484622

1334942

2425908

1086454

1487693

918352

2427411

1171002

2011

1482759

4632244

1510257

2264033

1283270

1791962

1428974

1538067

1453425

2012

1690515

4927563

1653182

2684544

1457228

1823792

1329984

1939556

1510447

2013

2009985

7720443

2216870

3244550

2221901

2513698

1508282

2826746

1661539

2014

2846806

7945179

2900557

3288964

2358578

3003388

1904148

3970029

1795079

2015

3004767

6980098

4262282

3593589

2435295

3139553

1844794

3429625

2062410

2016

2793638

6980371

4181170

3960454

2542198

3112335

1910307

3201521

1493318

Tabel 1.1

 

Berdasarkan
data jumlah pengeluaran pemerintah di atas, pengeluaran di 9 Kabupaten/Kota
Provinsi Kaltim cenderung fluktuatif dari tahun 2010 –
2016. Berau  dengan jumlah pengeluaran pemerintah
sebesar 1455035 pada tahun 2010 terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya
hingga mencapai 2793638 pada tahun 2016. Kukar dengan jumlah pengeluaran
pemerintah yang paling sedikit pada tahun 2010 sebesar 484622 tetapi mengalami peningkatan
yang signifikan setiap tahunnya mencapai 6980371 pada tahun 2016. Kubar juga
menunjukkan fluktuasi peningkatan pada jumlah pengeluaran pemerintah sebesar
1334942 pada tahun 2010 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya mencapai
4181170 pada tahun 2016. Kutim memiliki jumlah pengeluaran pemerintah pada
tahun 2010 sebesar 2425908 dan meningkat sedikit demi sedikit hingga mencapai 3960454
pada tahun 2016. Paser jumlah pengeluaran pemerintah pada tahun 2010 sebesar 1086454
dan terjadi peningkatan sedikit demi sedikit sampai 2542198 pada tahun 2016. Balikpapan
jumlah pengeluaran pemerintah pada tahun 2010 sebesar 1487693 dan terjadi peningkatan
sampai 3112335 pada tahun 2016. Bontang jumlah pengeluaran pemerintah pada
tahun 2010 sebesar 918352 dan terjadi peningkatan sedikit demi sedikit sampai 1910307
pada tahun 2016. Samarinda yang merupakan kota dengan jumlah pengeluaran
pemerintah tertinggi di provinsi kaltim. Pada tahun 2010, pengeluaran
pemerintah sekitar 2427411 dan menglami peningkatan mencapai 3201521 pada tahun
2016. Dan terakhir kabupaten Penajam jumlah pengeluaran pemerintah pada tahun
2010 sebesar 1171002 dan terjadi peningkatan sedikit demi sedikit sampai 1493318
pada tahun 2016.

Pertumbuhan
ekonomi dari tahun ketahun harus tetap mengalami peningkatan dan harus
dipertahankan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, perlu diperhatikan
variabel-variabel pengeluaran pemerintah yang dapat berpengaruh pada
pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan perlu diperhatikan variabel-variabel yang
perlu dihindari agar tidak terjadi penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Disini
peran pemerintah sangatlah penting dalam sebuah peningkatan perekonomian peran
pemerintah dapat dijadikan tolak ukur suatu pertumbuhan ekonomi yang dilihat
dari besarnya pengeluaran pemerintah terutama dalam peningkatan sektor publik.

Belanja
daerah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2010 hingga 2016 mengalami
peningkatan yang tajam dan juga penurunan yang signifikan antar tahun. Seperti
yang ditunjukkan grafik berikut,

 

Perkembangan
fiskal kaltim

Gambar 1.1

Grafik
perkembangan fiskal kaltim

Sumber
: Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Timur

 

Belanja
daerah Provinsi Kaltim selama tahun 2010 hingga 2016 menunjukkan grafik yang
fluktuatif per tahunnya. Pada tahun 2010 belanja atau pengeluaran pemerintah
6,7% dan terus mengalami peningkatan hingga puncaknya pada tahun 2013 sebesar
15,1%. Sedangkan grafik pendapatan menunjukkan lebih rendahnya tingkat
pendapatan dibanding jumlah belanja atau pengeluaran pemerintah. Dimana pada
tahun 2010 belanja provinsi kaltim berkisar 6,3% dan mengalami peningkatan
sampai tahun 2013 berkisar 11,9%. Hal ini terjadi diakibatkan penurunan kinerja
pertambangan yang berdampak pada pendapatan DBH (dana bagi hasil) provinsi
kaltim yang pada akhirnya berpengaruh pada kemampuan fiskal yang menurun. APBD
Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sejak tahun 2013. Pada tahun 2016,
anggaran pendapatan turun sebesar -1,9% dibandingkan tahun sebelumnya dari 10,5
triliun menjadi 10,3 riliun. Sementara untuk anggaran belanja mengalami
penurunan sebesar -3,4% dibandingkan tahun 2015 dari 11,5 triliun menjadi 11
triliun. Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran
pendapatan mempengaruhi kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi
penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan mengakibatkan APBD 2016
mengalami defisit yang membesar. Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos
belanja langsung pemerintah tahun 2016 sebesar 35%.

Belanja daerah atau
pengeluaran pemerintah berkaitan dengan konsumsi. Konsumsi terdiri dari
konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Belanja atau pengeluaran
pemerintah adalah sebuah permintaan terhadap barang dan jasa. Permintaan
terhadap barang dan jasa dikategorikan sebagai konsumsi pemerintah dan
investasi pemerintah (mankiw 2007). Menurut teori pengeluaran pemerintah,
pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah yang menunjukkan biaya
yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Belanja daerah
dipengaruhi antara lain oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan
Jumlah Penduduk. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi
daerah, laba, pendapatan lain-lain yg sah dan dipungut sendiri oleh pemda
(Warsito 2001:128). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan
APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan
daerah (Abdullah dan Halim 2003).

Dari segi lain jumlah
penduduk juga mempunyai peranan penting bagi pemerintah daerah  dalam mengambil kebijakan dan mengambil
keputusan yang berkaitan dengan pengalokasian dan sumber-sumber anggaran
belanja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan di
atas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul ” Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap
Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Periode
2010-2016 ”

 

1.2  Rumusan Masalah

                 Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dapat kita ambil
beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1.    
Pengaruh PAD terhadap Pengeluaran
Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim.

2.    
Pengaruh Dana Perimbangan terhadap
Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim.

3.    
Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap
Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim.

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan
rumusan masalah yang telah dikemukakan terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh
peneliti yaitu :

1.    
Menganalisis seberapa besar pengaruh PAD
terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim.

2.    
Menganalisis seberapa besar pengaruh Dana
Perimbangan terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim.

3.    
Menganalisis seberapa besar pengaruh
Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi
Kaltim.

Manfaat Penelitian

                        Dari hasil penelitian tentang pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Jumlah
penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Kaltim diharapkan dapat
memberikan manfaat untuk semua pihak yang membaca.

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1.    
Untuk Peneliti, diharapkan dapat
mengatahui variabel-variabel atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengeluaran
pemerintah di Provinsi Kaltim. Kemudian penulis ingin menambah wawasan,
pengetahuan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan.
Dan juga untuk menjadikan tolak ukur penulis dalam menganalisis untuk memenuhi
tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia.

2.    
Untuk Pemerintah Daerah, diharapkan dapat
menjadikan penelitian ini sebagai masukan pertimbangan dan perbaikan kepada
pemda dalam memanfaatkan dana alokasi yang diberikan pemerintah pusat.

3.    
Untuk masyarakat, pembaca dan pihak lain,
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi jika ingin
meneliti seperti kajian ini.

 

1.4  Sistematika Penulisan

                   BAB 1
PENDAHULUAN

                             Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan secara singkat.

              BAB II
KAJIAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORI

Bab ini berisi Kajian Pustaka yang merupakan hasil
penelitian terdahulu dan sebagai bahan referensi dalam pembuatan hipotesis.
Sedangkan Landasan Teori berisi teori yang digunakan dalam menganalisis masalah
yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

          Bab ini menguraikan tentang jenis dan cara pengumpulan data, definisi
operasional variabel dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

          Bab ini menguraikan tentang deskripsi data penelitian yang telah diolah
oleh peneliti dan berisi tentang hasil analisis juga pembahasan dari data yang
diolah.

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI

          Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah digunakan
dari data yang diolah dan implikasi untuk memberikan solusi atau rekomendasi
dalam pemecahan masalah.