BAB 1998, sitem penyelenggaraan negara beralih menggunakan kebijakan

BAB IPENDAHULUAN 1.1  Latar BelakangDitandai dengan usainya masa pemerintahan PresidenSoeharto pada tahun 1998, sitem penyelenggaraan negara beralih menggunakan kebijakandesentralisasi. Yaitu penyerahan kekuasaan atau wewenang dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengaturdan  mengurusi segala bentuk pelayankepada masyarakat, baik dalam bentuk fiskal, politik, administratif dan pasar. Berdasarkan kebijakan otonomi daerah dandesentralisasi dalam UU No.

22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yangdirevisi dengan UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa daerah diberi wewenanguntuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya. Pemerintah daerah memiliki hakdan wewenang untuk menggunakan segala bentuk sumber daya yang ada di wilayahnyabaik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

UU tersebut menegaskan bahwapemerintah daerah dapat menggunakan segala sumber daya nya dalam pembangunandaerahnya dengan dibantu Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukankebijakan-kebijakan dan asas yang akan digunakann dalam menjalankan kebijakandesentralisasi tersebut.Dengan adanya kebijakan desentralisasi pemerintahdaerah diberi wewenang dan kebebasan dalam menentukan kebijakan, mengambilkeputusan dan mengelola keuangan mandiri. Mengelola keuangan yang bersumberdari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, dan DanaAlokasi Khusus dan ketiga sumber tersebut dikelola oleh pemerintah daerah melaluiAPBD (Halim 2009). Di era desentralisasi fiskal sekarang ini diharapkanpemerintah menjalankan fungsinya secara efektif dalam peningkatan pelayananmasyarakat di sektor publik, karena cermin dari daerah dengan pembangunan yangberkembang akan menarik investor dalam negri maupun asing untuk menanamkaninvestasinya di daerah dan dengan masuknya investor ke suatu daerah akanmembuat pembangunan di daerah tersebut tumbuh dan berkembang. Belanja ataupengeluaran pemerintah daerah juga diharapkan tepat sasaran sesuai apa yangdibutuhkan masyarakat dan daerah tersebut sebagai contoh peningkatan aset tetapseperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan lainnya. Dengan meningkatakanpengeluaran pemerintah atau belanja modal diharapkan kebutuhan masyarakat darisektor publik terpenuhi. Dengan adanya bantuan pendanaan daerah seperti DanaBagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintahpusat kepada pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi diharapkanmempunyai kontibusi yang besar untuk pembangunan dan peningkatan sektor publik.

Dan dari tahun ketahun Provinsi Kalimantan Timur masih menjadikan danaperimbangan sebagai sumber pendanaan bagi daerahnya atau dengan kata lainProvinsi Kalimantan Timur masih berketergantungan tinggi dengan danaperimbangan. Hal ini menjelaskan bahwa tingginya tingkat ketergantunganProvinsi Kaltimantan Timur masih pada dana bantuan yang diberikan pemerintahpusat.Pengeluaran pemerintah Tahun Berau Kukar Kubar Kutim Paser Balikpapan Bontang Samarinda Penajam 2010 1455035 484622 1334942 2425908 1086454 1487693 918352 2427411 1171002 2011 1482759 4632244 1510257 2264033 1283270 1791962 1428974 1538067 1453425 2012 1690515 4927563 1653182 2684544 1457228 1823792 1329984 1939556 1510447 2013 2009985 7720443 2216870 3244550 2221901 2513698 1508282 2826746 1661539 2014 2846806 7945179 2900557 3288964 2358578 3003388 1904148 3970029 1795079 2015 3004767 6980098 4262282 3593589 2435295 3139553 1844794 3429625 2062410 2016 2793638 6980371 4181170 3960454 2542198 3112335 1910307 3201521 1493318 Tabel 1.1 Berdasarkandata jumlah pengeluaran pemerintah di atas, pengeluaran di 9 Kabupaten/KotaProvinsi Kaltim cenderung fluktuatif dari tahun 2010 –2016. Berau  dengan jumlah pengeluaran pemerintahsebesar 1455035 pada tahun 2010 terus mengalami fluktuasi setiap tahunnyahingga mencapai 2793638 pada tahun 2016. Kukar dengan jumlah pengeluaranpemerintah yang paling sedikit pada tahun 2010 sebesar 484622 tetapi mengalami peningkatanyang signifikan setiap tahunnya mencapai 6980371 pada tahun 2016. Kubar jugamenunjukkan fluktuasi peningkatan pada jumlah pengeluaran pemerintah sebesar1334942 pada tahun 2010 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya mencapai4181170 pada tahun 2016. Kutim memiliki jumlah pengeluaran pemerintah padatahun 2010 sebesar 2425908 dan meningkat sedikit demi sedikit hingga mencapai 3960454pada tahun 2016.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Paser jumlah pengeluaran pemerintah pada tahun 2010 sebesar 1086454dan terjadi peningkatan sedikit demi sedikit sampai 2542198 pada tahun 2016. Balikpapanjumlah pengeluaran pemerintah pada tahun 2010 sebesar 1487693 dan terjadi peningkatansampai 3112335 pada tahun 2016. Bontang jumlah pengeluaran pemerintah padatahun 2010 sebesar 918352 dan terjadi peningkatan sedikit demi sedikit sampai 1910307pada tahun 2016. Samarinda yang merupakan kota dengan jumlah pengeluaranpemerintah tertinggi di provinsi kaltim. Pada tahun 2010, pengeluaranpemerintah sekitar 2427411 dan menglami peningkatan mencapai 3201521 pada tahun2016. Dan terakhir kabupaten Penajam jumlah pengeluaran pemerintah pada tahun2010 sebesar 1171002 dan terjadi peningkatan sedikit demi sedikit sampai 1493318pada tahun 2016.

Pertumbuhanekonomi dari tahun ketahun harus tetap mengalami peningkatan dan harusdipertahankan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, perlu diperhatikanvariabel-variabel pengeluaran pemerintah yang dapat berpengaruh padapertumbuhan ekonomi suatu daerah dan perlu diperhatikan variabel-variabel yangperlu dihindari agar tidak terjadi penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Disiniperan pemerintah sangatlah penting dalam sebuah peningkatan perekonomian peranpemerintah dapat dijadikan tolak ukur suatu pertumbuhan ekonomi yang dilihatdari besarnya pengeluaran pemerintah terutama dalam peningkatan sektor publik. Belanjadaerah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2010 hingga 2016 mengalamipeningkatan yang tajam dan juga penurunan yang signifikan antar tahun. Sepertiyang ditunjukkan grafik berikut, Perkembanganfiskal kaltimGambar 1.1Grafikperkembangan fiskal kaltimSumber: Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Belanjadaerah Provinsi Kaltim selama tahun 2010 hingga 2016 menunjukkan grafik yangfluktuatif per tahunnya. Pada tahun 2010 belanja atau pengeluaran pemerintah6,7% dan terus mengalami peningkatan hingga puncaknya pada tahun 2013 sebesar15,1%. Sedangkan grafik pendapatan menunjukkan lebih rendahnya tingkatpendapatan dibanding jumlah belanja atau pengeluaran pemerintah.

Dimana padatahun 2010 belanja provinsi kaltim berkisar 6,3% dan mengalami peningkatansampai tahun 2013 berkisar 11,9%. Hal ini terjadi diakibatkan penurunan kinerjapertambangan yang berdampak pada pendapatan DBH (dana bagi hasil) provinsikaltim yang pada akhirnya berpengaruh pada kemampuan fiskal yang menurun. APBDProvinsi Kaltim terus mengalami penurunan sejak tahun 2013. Pada tahun 2016,anggaran pendapatan turun sebesar -1,9% dibandingkan tahun sebelumnya dari 10,5triliun menjadi 10,3 riliun. Sementara untuk anggaran belanja mengalamipenurunan sebesar -3,4% dibandingkan tahun 2015 dari 11,5 triliun menjadi 11triliun. Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaranpendapatan mempengaruhi kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasipenerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan mengakibatkan APBD 2016mengalami defisit yang membesar. Hal ini berdampak pada penundaan beberapa posbelanja langsung pemerintah tahun 2016 sebesar 35%.

Belanja daerah ataupengeluaran pemerintah berkaitan dengan konsumsi. Konsumsi terdiri darikonsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Belanja atau pengeluaranpemerintah adalah sebuah permintaan terhadap barang dan jasa. Permintaanterhadap barang dan jasa dikategorikan sebagai konsumsi pemerintah daninvestasi pemerintah (mankiw 2007).

Menurut teori pengeluaran pemerintah,pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah yang menunjukkan biayayang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.Belanja daerahdipengaruhi antara lain oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, danJumlah Penduduk. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusidaerah, laba, pendapatan lain-lain yg sah dan dipungut sendiri oleh pemda(Warsito 2001:128). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaanAPBN dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai dan memenuhi kebutuhandaerah (Abdullah dan Halim 2003). Dari segi lain jumlahpenduduk juga mempunyai peranan penting bagi pemerintah daerah  dalam mengambil kebijakan dan mengambilkeputusan yang berkaitan dengan pengalokasian dan sumber-sumber anggaranbelanja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul ” Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk TerhadapPengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Periode2010-2016 ” 1.

2  Rumusan Masalah                 Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dapat kita ambilbeberapa rumusan masalah, diantaranya :1.    Pengaruh PAD terhadap PengeluaranPemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim.2.    Pengaruh Dana Perimbangan terhadapPengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim.3.    Pengaruh Jumlah Penduduk terhadapPengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim.1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian1.

3.1 Tujuan PenelitianDari latar belakang danrumusan masalah yang telah dikemukakan terdapat tujuan yang ingin dicapai olehpeneliti yaitu :1.    Menganalisis seberapa besar pengaruh PADterhadap Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim.2.    Menganalisis seberapa besar pengaruh DanaPerimbangan terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim.3.

    Menganalisis seberapa besar pengaruhJumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota ProvinsiKaltim.Manfaat Penelitian                        Dari hasil penelitian tentang pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Jumlahpenduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Kaltim diharapkan dapatmemberikan manfaat untuk semua pihak yang membaca.Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :1.    Untuk Peneliti, diharapkan dapatmengatahui variabel-variabel atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengeluaranpemerintah di Provinsi Kaltim. Kemudian penulis ingin menambah wawasan,pengetahuan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan.Dan juga untuk menjadikan tolak ukur penulis dalam menganalisis untuk memenuhitugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas EkonomiUniversitas Islam Indonesia.2.

    Untuk Pemerintah Daerah, diharapkan dapatmenjadikan penelitian ini sebagai masukan pertimbangan dan perbaikan kepadapemda dalam memanfaatkan dana alokasi yang diberikan pemerintah pusat.3.    Untuk masyarakat, pembaca dan pihak lain,diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi jika inginmeneliti seperti kajian ini. 1.

4  Sistematika Penulisan                   BAB 1PENDAHULUAN                             Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuandan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan secara singkat.              BAB IIKAJIAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORIBab ini berisi Kajian Pustaka yang merupakan hasilpenelitian terdahulu dan sebagai bahan referensi dalam pembuatan hipotesis.Sedangkan Landasan Teori berisi teori yang digunakan dalam menganalisis masalahyang ada.BAB III METODE PENELITIAN          Bab ini menguraikan tentang jenis dan cara pengumpulan data, definisioperasional variabel dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN          Bab ini menguraikan tentang deskripsi data penelitian yang telah diolaholeh peneliti dan berisi tentang hasil analisis juga pembahasan dari data yangdiolah.

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI          Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah digunakandari data yang diolah dan implikasi untuk memberikan solusi atau rekomendasidalam pemecahan masalah.