Beberapa hukum,” Petikan keterangan tertulis Kemenhub. Dasar hukum

Beberapa tahun belakangan, masyarakat lebih banyak memilih
transportasi berbasis aplikasi atau yang biasa disebut “Transportasi online” untuk berangkat bekerja,
menuntut ilmu, ataupun hanya sekedar untuk berjalan-jalan saja. Hal ini
dikarenakan oleh mudahnya sistem yang digunakan oleh kebanyakan aplikasi transportasi
online, terlebih lagi dengan ditambahnya sistem smartphone yang semakin hari semakin canggih, maka tidak dapat
dipungkiri lagi bahwa transportasi online menjadi pilihan utama bagi masyarakat
saat ini. Tidak hanya dimudahnya sistem yang digunakan oleh para pencipta
aplikasi transportasi online, mereka juga sering memberikan pemotongan harga
kepada pelanggan setianya. Hal tersebutlah yang membuat masyrakat menjadi
tergiur akan aplikasi transportasi online tersebut.

            Transportasi
online selalu memberikan kontroversial didalam masyarakat. Pasalnya, banyak
supir transportasi kovensional yang turut pindah menjadi supir transportasi
online. Selain menuai dampak yang positif, transportasi online ini juga
memberikan dampak yang negatif pula. Tidak sedikit kerusuhan yang ditimbulkan
akibat kontra dengan transportasi online, terutama supir transportasi
konvensional. Hal ini membuat Kemenhub membuat pernyataan tersendiri untuk
menanggapi transportasi online. “Dengan
terkoordinirnya Go-Jek/GrabBike menyalahi aturan lalu lintas dalam pemanfaatan
sepeda motor. Sepeda motor dan kendaraan pribadi yang dijadikan alat
transportasi angkutan umum sampai saat ini belum dilakukan penindakan secara
tegas oleh aparat penegak hukum,” Petikan keterangan tertulis Kemenhub. Dasar hukum
yang digunakan oleh Kemenhub adalah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Barang. (kompas.com). Jika
kita melihat dari sumber diatas, terlihat bahwa transportasi online belum
mempunyai izin untuk beroperasi di Indonesia.

            Selain menuai hal negatif, tentunya kita harus bisa
melihat dari hal positif yang telah diberikan oleh transportasi online. Pada
masa milenial saat ini, masyarakat tentu akan lebih memilih sesuatu hal yang
dapat menghemat waktu, praktis, dan tentunya dapat memangkas biaya.
Transportasi online hadir dan mampu menjawab permintaan masyarakat. Dalam hal
biaya dalam penggunaan transportasi online, pihak perusahaan selalu memberikan
promo-promo kepada pelanggan setianya, dan disini supir transportasi online
tidak perlu takut akan berkurangnya pendapatan yang akan didapat, karena promo
tersebut telah disubsidi oleh pihak perusahaan. “Mengacu pada data terbitan Badan
Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, per bulan September 2015 angka kemiskinan di
Ibukota mengalami penurunan sebanyak 13.870 jiwa. Menariknya yang menyokong peningkatan taraf
hidup masyarakat tersebut ialah sektor informal, dan kepala BPS DKI Jakarta
Nyoto Widodo mengatakan bahwa ojek berbasis aplikasi berperan
besar di dalamnya. Memang akhir-akhir ini masyarakat di Jakarta dari
berbagai kalangan (terutama menengah ke bawah) digencarkan dengan lapangan
pekerjaan baru yang lebih fleksibel untuk menjadi
tukang ojek berbasis aplikasi, sebagai bagian dari Go-Jek dan GrabBike.”
(Dailysocial.id). Ditinjau dari BPS DKI Jakarta, transportasi online telah
mengurangi bukan hanya pengangguran tetapi angka kemiskinan yang ada saat ini.
Jika saja penggunaan transportasi online ini dapat dikembangkan lebih jauh oleh
pemerintah mungkin saja ini akan menjadi salah satu cara untuk mengatasi
kemiskinan di Indonesia.

            Jika
kita melihat dari dampak yang telah diberikan transportasi online, terlalu
sulit untuk mengambil keputusan untuk memberikan izin kepada transportasi
online. Masyarakat yang belum siap akan perubahan dan perkembangan teknologi
akan selalu memberikan kontra terhadap sesuatu yang baru. Dibalik kontra yang
selalu timbul dikalangan masyarakat, transportasi online juga turut memberikan kontribusi
dalam pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya DKI
Jakarta. Hal ini bisa terus berlanjut jika pemerintah dan masyarakat terus
mendukung akan adanya transportasi online ini. Selain itu, konsumen dari
transportasi online itu sendiri saat ini juga terus mengalami peningkatan,
sangat disayangkan jika hal ini langsung cepat dihapus begitu saja. Selain
menjadi konsumen, masyarakat juga harus bisa menjadi agen perubahan dikalangan
masyarakat yang masih belum mengetahui kinerja dan hasil apa yang akan
diperoleh dari program transportasi online, karena tidak semua hal baru adalah
hal yang negatif.

            Selanjutnya,
pemerintah harus cepat dalam menanggapi hal ini, agar program transportasi
online menjadi program yang legal untuk dijalankan di Indonesia tanpa adanya
konflik lagi didalam sistem masyarakat. Cukup banyak dampak yang dihasilkan
oleh program ini, jadi pemerintah jangan hanya melihat dari salah satu sisi
dampak saja.