Konsep menginginkan partisipasi masyarakat, diperlukan pendekatan tertentu untuk

Konsep Dasar
Partisipasi Publik

Istilah partisipasi (participation) seringkali diasumsikan hanya
sebagai kontribusi finansial, material, dan tenaga dalam suatu program. Kadang juga diberi
pengertian sebagai self-help, self reliance, cooperation
dan local autonomy dimana istilah-istilah tersebut kurang menggambarkan
apa yang dimaksud dengan partisipasi itu sendiri. Self-help, self reliance dan
local autonomy menggambarkan kondisi akhir yang diharapkan dari suatu program
yang memakai pendekatan partisipatif. Cooperation menunjukkan cara bagaimana
partisipasi masyarakat diimplementasikan pada suatu kegiatan atau program.1

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bank dunia memberikan batasan partisipasi masyarakat sebagai: (1)
keterlibatan masyarakat yang terkena dampak pengambilan keputusan tentang hal-hal
yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya, (2) keterlibatan tersebut berupa
kontribusi dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan dan
(3) bersama-sama memamfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapatkan
keuntungan dari program tersebut.2

Dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum
adalah; “Suatu proses keterlibatan yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan
yang merupakan suatu unit kegiatan (unit of action) dalam proses
pengambilan keputusan, kontri busi dalam pelaksanaannya dan pemamfaatan hasil
kegiatan, sehingga terjadi peningkatan kamampuan kelompok tersebut dalam
mempertahankan perkembangan yang tercapai secara mandiri”. Dalam pengertian
partisipasi tercakup dua sistem dalam suatu  kegiatan. Kedua sistem
adalah sistem pemerintah yang merupakan icon pembuat regulasi dan sistem
masyarakat di pihak lain.

Kedua pihak secara fungsional sering mempuyai karakteristik dan pandangan
yang sangat berbeda dalam konteks partisipasi. Berdasarkan pandangan bahwa
semua program pengembangan masyarakat adalah sama dengan pengembangan kelompok
masyarakat pedesaan yang miskin (rurar poor community). Pandangan ini
sering ada pada sudut pandang pemerintah atau provider, partisipasi masyarakat
seolah-olah merupakan kewajiban yang harus diemban oleh masyarakat yang
mendapat bantuan. Dalam keadaan tersebut, masyarakat tidak mempunyai otoritas
terhadap kegiatan karena semuanya telah diatur dan dijadwalkan oleh pemberi
kegiatan.

Di pihak lain masyarakat menyatakan bahwa program pengembangan itu dapat
pada siapa saja, tidak peduli apakah kelompok sasaran tersebut merupakan
kelompok masyarakat pedesaan yang miskin atau kelompok masyarakat
di kota yang sudah cukup dari segi ekonomi. Pendapat itu menganggap
bahwa partisipasi merupakan hak dari masyarakat. Masyarakat boleh menggunakan
atau tidak menggunakan “hak” tersebut dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh
pemberi kegiatan. Apabila pemberi kegiatan menginginkan partisipasi masyarakat,
diperlukan pendekatan tertentu untuk mendapatkannya.3

Peter Oakley dan David Marsden menyimpulkan bahwa banyaknya variasi dalam
pelaksanaan partisipasi masyarakat disebabkan oleh setiap batasan menonjolkan
dimensi yang berbeda dari partisipasi masyarakat. Satu pendapat menyatakan
bahwa jika ada keterlibatan dari masyarakat, bagaimanapun bentuk dan prosesnya,
maka dikatakan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Hal itu memang tidak keliru tetapi masih kurang tepat karena hanya melihat
aspek kuantitatif dari partisipasi. Implementasi pendapat itu sering berupa
mobilisasi sumber daya masyarakat dalam suatu kegiatan tanpa masyarakat tahu
apa tujuan kegiatan tersebut dan keuntungan apa yang akan diperoleh dengan
keterlibatannya.

Batasan lain menyatakan bahwa secara konseptual, partisipasi terjadi
apabila telah ada pembangian ulang kekuasaan (redistribution of power) dalam
menentukan pelaksanaan kegiatan tersebut antara penyedia kegiatan (provider)
dengan masyarakat. Namun ada juga yang mengatakan bahwa wewenang dalam pengambilan
keputusan hanyalah salah satu komponen dari yang disebut sebagai
partisipasi. Kontribusi tenaga kerja, material dan finansial juga
merupakan komponen dari partisipasi di samping komponen lain (Uphoof &
Cohen, 1979).4

Ann Seidman Robert B mengemukakan Konsep Teori Responsif berkaitan
dengan Partisipasi masyarakat. Beliau mengemukakan bahwa;”pihak-pihak yang
dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan the stakholders (pihak
yang mempunyai kepentingan) memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan
masukan, kritik dan mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan
pemerintah.5

Pengertian partisipasi tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian
partisipasi politik yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M.
Nelson yaitu bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang
bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan
keputusan oleh pemerintah.

Philipus M. Hadjon mengemukakan konsep partisipasi masyarakat berkaitan
dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak
mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan
pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon keterbukaan baik “openheid” maupun
“openbaar-heid” sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintah yang baik
dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas
ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak.

Konsep partisipasi terkait dengan konsep demokrasi, sebagaimana dikemukakan
oleh Philipus M. Hadjon bahwa sekitar tahun 1960-an muncul suatu konsep
demokrasi yang disebut demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini rakyat mempunyai
hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.
Dalam konsep demokrasi, asas keterbukaan datau partisipasi merupakan salah satu
syarat minimum sebagaimana dikemukakan oleh Burkens dalam bukunya yang berjudul
“Beginselen van de democratische reschsstaat” yang intinya:6

1.     
pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
pemilihan yang bebas dan rahasia;

2.     
pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih;

3.     
setiap orang mempunyai hak untuk dipilih;

4.     
badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan
keputusan melalui sarana “mede beslissing-recht” (hak untuk ikut memutuskan dan
atau melalui wewenang pengawas);

5.     
asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat
keputusan yang terbuka;

6.     
dihormatinya hak-hak kaum minoritas;

Menurut Sad Dian Utomo mamfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan
kebijakan publik, termasuk dalam pembuatan Perda adalah:

1.     
memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan
kebijakan publik

2.     
memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena
warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik

3.     
meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan
legislatif

4.     
efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan
masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik,
maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat
dihemat.

Sesuai dengan negara hukum, maka partisipasi masayarakat dalam penyusunan
Perda mesti diatur secara jelas dalam suatu aturan tertentu. Menurut Bagir
Manan sendi utama negara hukum adalah hukum merupakan sumber tertinggi
(supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara
negara dan masyarakat ataun antar anggota masyarakat yang satu dengan yang
lain. Hukum mempunyai dua pengertian yakni hukum tertulis dan hukum tidak
tertulis.7

Argumentasi tentang pentingnya partisipasi bisa dikemukakan sebagai
berikut: (a). Rakyat adalah focus
sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil
tersebut; (b) Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi
untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat; (c)
Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang
sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan
tidak terungkap. Arus informasin ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya
pembangunan; (d) Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan
dimulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki; (e)
Parisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan; (f) Ia akan
memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat; (g)
Partisipasi menopang pembangunan; (h) Partisipasi menyediakan lingkungan yang
kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia; (i)
Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk
pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah; (j)
Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, partisipasi dipandang sebagai
pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan
mereka sendiri.8

Teori
tentang partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein sebagai ladder
of participation (tangga partisipasi).9
Teori ini mengkategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam
mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Menurut Arnstein terdapat
tiga tingkatan partisi pasi yang kemudian dirinci kembali ke dalam delapan anak
tangga partisipasi. Tingkatan yang terendah adalah non partisipasi. Kegiatan
partisipasi yang terjadi pada tingkatan ini sebenarnya merupakan distorsi
partisipasi. Tujuan sebenarnya tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi tetapi
untuk memungkinkan pemegang kuasa sekedar menyenangkan partisipan. Dalam
tingkatan ini terdapat dua anak tangga, yakni manipulasi dan terapi. Tingkatan
ke dua menunjukkan adanya partisipasi yang disebut tokenism. Di dalamnya
tercakup tiga anak tangga, yakni pemberian informasi, konsultasi, dan
penentraman (placation). Tingkatan ini memang telah melibatkan aktivitas
dialog dengan publik yang berarti warga memiliki hak untuk didengar pendapatnya
meskipun warga tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan.
Pemberian informasi menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari pihak yang
berwenang kepada publik, seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan
tahunan. Konsultasi menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang
berwenang dengan masyarakat, seperti misalnya: survei sikap, temu warga, dan
dengar pendapat publik. Penentraman melibatkan aktivitas yang lebih mendalam
dengan mengajak masyarakat lebih terlibat dalam komite pembuatan kebijakan
meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih dalam pengambilan
keputusan.10

Tingkatan
tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan yang lebih
kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian secara langsung dalam
pembuatan keputusan. Tingkatan ini menunjukkan adanya redistribusi kekuasaan
dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam tingkatan
ini mulai dari kemitraan, kuasa yang didelegasikan, sampai pada yang tertinggi
yakni kendali warga. Konsep yang luas mengenai partisipasi, telah menempakan
partisipasi sebagai sebuah kata yang tak jelas , memiliki arti berbeda bagi
setiap orang. Dalam beberapa hal partisipasi telah menjadi konsep yang omnibus
(apapun dapat disebut partisipasi). Salah satu cara untuk memah ami
partisipasi adalah dengan menggunakan “tangga partisipasi”. Tangga partisipasi
memperlihatkan relasi antara warga dengan pemerintah dalam proses formulasi dan
implementasi kebijakan publik.

Sejak
diperkenalkan oleh Sherry Arnstein (1969), lebih dari 40 tahun yang lalu, telah
banyak pihak yang mencoba merumuskan tangga partisipasi. Menarik untuk dicatat,
adalah seringkali pemaksaan atas suatu tingkat partisipasi berbeda satu dengan
yang lain. New Economic Foundation (2001) merumuskan
tangga partisipasi–dari yang terendah sampai tertinggi–sebagai berikut: (1)
Manipulasi, pemerintah memberikan informasi, dalam banyak hal berupa informasi
dan kepercayaan yang keliru ( false assumsion), kepada warga.
Dalam beberapa hal pemerintah melakukan mobilisasi warga yang
mendukung/dibuat mendukung keputusannya untuk menunjukkan bahwa kebijakannya
populer (memperoleh dukungan); (2) Penentraman, pemerintah memberikan informasi
dengan tujuan agar warga tidak memberikan perlawanan atas keputusan yang telah
ditetapkan. Pemberian informasi sringkali didukung oleh pengerahan kekuatan
(baik hukum maupun psikologis) (3) Sosialisasi, pemerintah memberikan informasi
mengenai keputusan yang telah dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan
keputusan tersebut; (4) Konsultasi, pemerintah meminta saran dan kritik dari
masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan; (5) Kemitraan, masyarakat
dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama dengan pemerintah;
(6) Pendelegasian kekuasaan, pemerintah mendelegasikan keputusan untuk
ditetapkan oleh warga; (7) Pengawasan oleh warga, warga memiliki kekuasaan
mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan
keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan.11

Dalam tangga
partisipasi, para praktisi umumnya menerima konsep bahwa manipulasi pada
dasarnya bukanlah partisipasi. Penentraman, informasi, dan konsultasi pada
dasarnya adalah bentuk lain dari tokenisme yaitu kebijakan s ekedarnya berupa
upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam
pencapaian suatu tujuan. Sedangkan kemitraan, pendelegasian kekuasaaan,
dan pengawasan oleh warga diterima sebagai wujud dari kekuasaan dan partisipasi
warga.

Para
praktisi juga umumnya menerima bahwa tangga yang lebih tinggi merupakan wujud
dari kualitas partisipasi yang lebih tinggi. Tetapi para praktisi juga dapat
menerima bentuk partisipasi yang lebih rendah dalam situasi sosial politik
sejauh bentuk tersebut merupakan salah satu strategi untuk mendorong
partisipasi yang lebih luas.

 

1 Anwar Sadat, Masyarakat
dalam penyusunan produk hukum, www.google.partisipasi masyarakat, 5
Nopember 2017

2 Rifkin, Primary Health
Care: on Measuring Partisipation, (Social Science and Medicine, 1988), 931-940

3 A.Shery
R Amstein, A Ladder of Citizen Participation, (Amerikan
Institutet of Planners Journal, 1969), 20

4 Rudi
Ismawan, Partisipasi Masyarakat dalam Penetuan
Kebijakan Daerah,
www. Google, 4 Nopember 2017

5 Ni Made
Ari Yuliartini Griadi dan Agung Sri Utami, Partisipasi Masyarakat dalam
Pembenntukan Peraturan Daerah,  (Artikel
Ilmiah: Kertha Patrika Vo.33 No.1 Januari 2008), 3

6 Ibid.

7 Ibid., 4

8 M. Tjokrowinoto, Politik Pembangunan: Sebuah      Analisis Konsep, Arah       dan
Strategi. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), 48-49

9 A.Shery
R Amstein, A Ladder of Citizen…..,
216-224

10 Ibid.

11 Ibid.