Pada Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35

Pada
saat ini dengan maraknya berbagai macam fasilitas umum membuat masyarakat
semakin selektif dalam memilih transportasi yang akan digunakan. Dalam
transportasi darat sendiri masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menggunakan
transportasi mana yang diinginkan. Seperti, menggunakan angkutan kota,
transjakarta, ojek, taxi, metro mini, kopaja, bajaj, dan transportasi online.
Dan banyak masyarakat juga lebih memilih menggunakan KRL derngan alasan ingin
menghindari macet dan KRL dianggap memakan waktu yang lebih efisien.  yang sedang banyak digunakan saat ini. Namun,
KRL juga masih memiliki kekurangan seperti, padatnya  penumpang di waktu-waktu berangkat dan pulang
kerja, gangguan sinyal yang menyebabkan datangnya kereta menjadi terlambat.
Kekurangan-kekurangan itulah yang membuat sebagian masyarakat beralih untuk
lebih memilih transportasi online.

Adanya
transportasi online ini menimbulkan banyak polemic terhadap banyak pihak. Mulai
dari masyarakat sebagai pengguna sampai pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
Sebenarnya hal tersebut umumnya wajar terjadi karena adanya perubahan zaman dari
zaman dimana masyarakat masih menggunakan transportasi konvensional yang
sekarang sudah berubah menjadi zaman dimana sagala sesuatu dapat diperoleh
dengan cara online. Mulai dari memperoleh makanan hingga menggunakan
transportasi. Dengan adanya perubahan zaman ini membuat pemerintah harus ikut
andil dalam pemecahan konflik ini, pemerintah dituntut untuk bersikap adil
dalam mengambil kebijakan bagi masyarakat, para pengendara online, dan juga
pengendara konvensional. Perizinan terhadap kendaraan online menimbulkan banyak
pertimbangan dari sisi kelebihan dan kekurangan dari izin yang akan diberikan
kepada para pengendara transpotrasi online. Dikarenakan adanya polemic ini, Lahirlah Surat Pemberitahuan Nomor
UM.3012/1/21/Phb/2015 yang diteken Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada tanggal
9 November 2015. Melalui surat tersebut, Menhub Jonan melarang
beroperasinya ojek maupun taksi berbasis aplikasi online. Argumentasi Jonan
bersandar pada tidak tercantumnya ojek sebagai jenis transportasi umum yang
diatur dalam undang-undang.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Aturan yang dibuat itu mengacu pada Undang
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di
Jalan Dengan Kendaraan Umum, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang. Niat Menteri perhubungan Jonan
menegakkan aturan tersebut ternyata mendapatkan banyak protes dari masyarakat.
Setelah di media sosial banyak bergejolak isu-isu tersebut, Menteri Perhubungan
memutuskan untuk mencabut Surat keputusan Pemberitahuan tersebut. 

Lalu, bagaimana jika pemerintah lebih pro
kepada adanya transportasi online, yang akan terjadi apabila pemerintah
memberikan izin kepada ojek berbasis online adalah bahwa pemerintah sudah
menyelamatkan banyak orang yang sedang mencari lapangan pekerjaan karena
kendaraan online tersebut membutuhkan banyak supir untuk kelanjutan bisnisnya,
adanya ojek online juga dapat mengurangi penggunaan emisi gas karena yang
seharusnya satu orang membawa satu kendaraan jadi berkurang karena satu
kendaraan online dapat dipakai oleh banyak orang secara bergantian. Manfaat
dari aplikasi berbasis online ini adalah bukan hanya dapat dijadikan sebagai
transportasi saja, tetapi juga dapat dijadikan sebagai tempat pemesanan
makanan, tempat pemesanan untuk membersihkan rumah atau kantor, dan juga
sebagai sarana pemesanan tiket nonton di bioskop.

Namun, selain kelebihan-kelebihan yang telah
dipaparkan diatas terdapat pula beberapa 
kekurangan yang ada pada transportasi online, seperti adanya pengemudi
yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah tertera pada perjanjian yang telah
dibuat, dengan adanya transportasi online ini juga sangat berpengaruh buruk
pada pengemudi transportasi konvensional karena dapat mengurangi pendapatan
yang seharusnya diperoleh mereka. Kekurangan yang selanjutnya adalah tiba-tiba
melonjaknya harga pada waktu tertentu seperti, pada saat hujan deras dan pada
waktu berangkat dan pulang kerja.

 

Jadi, sampai saat ini transportasi online masih
dalam polemic pro dan kontra dalam pemberian izin dengan salahsatu alasan
pronya adalah pemerintah sudah menyelamatkan banyak orang yang sedang mencari
lapangan pekerjaan dan salahsatu alasan kontranya adalah adanya pengaruh buruk
terhadap pengemudi transportasi konvensional karena dapat mengurangi pendapatan
yang seharusnya diperoleh. Dengan adanya pro dan kontra ini pemerintah harus
memberikan kebijakan yang terbaik dan tidak merugikan pihak manapun baik pihak
konvnsional ataupun pihak online.