Sumber Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka

Sumber
penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber
penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk
mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus
berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal.
Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN.
Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.
Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun
sejak 2012 hingga 2016.

Tabel
I.1

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Peran
Pajak terhadap APBN Tahun 2012-2016

 

 

Tahun
Anggaran

Jumlah (Dalam Trilyun)

Prosentase
Pajak APBN

No.

 

 

APBN

Pajak

1

2016

1.822,5

1.360,2

75 %

2

2015

1.761,6

1.294,3

73 %

3

2014

1.550,6

985,1

64 %

4

2013

1.438,9

921,4

64 %

5

2012

1.338,1

835,8

62 %

Sumber: www.kemenkeu.go.id, diolah 2017

 

Begitu
besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak
terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat
Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar
penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan
intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan
objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru.

Sistem pemungutan pajak
yang berlaku di Indonesia adalah self
assessment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan
sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur
pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut ke ikut sertaan aktif wajib pajak
dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak
yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela / valuntary 
of comlience merupakan tulang punggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab
menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat
waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Kepatuhan
pajak merupakan isu penting bagi negara-negara di seluruh dunia karena
pencarian pendapatan tak terelakkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Menurur Adrian (2011:227) Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan
sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan
dan melaksanakan hak perpajakanya, ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan
formal dan kepatuhan materiil.

Abdul (2010:33)
faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya yang
harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, serta waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu membaca formulir SPT
dan buku petunjuknya, waktu untuk konsultasi dengan akuntan atau konsultan
pajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk pulang pergi ke kantor
pajak. 

Siahaan (2012) berpendapat
bahwa keadilan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela melalui kepercayaan
yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya
keadilan pajak dapat menciptakan suatu kepercayaan dari wajib pajak terhadap
DJP yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan sukarela

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di
suatu sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut.
Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku
penghindaran pajak  (tax evasion). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari
kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Zain
(2008:25 ) keadilann ditafsirkan sebagai keharusan adanya pajak progresif dalam
struktur pajak, pada praktiknya apabila terdapat penyusunan kembali atau
perubahan struktur pajak, maka munculah berbagai masalah yang tidak dapat
dihindarkan seperti konflik mengenai ukuran. 
Menurut Adam
Smith dalam Zain (2008:25) prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak
adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa
setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah,
sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing,
yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan
perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

Meskipun
fokus penelitian yang ada masih ada mengenai keadilan pajak yang harus
dipastikan oleh otoritas pajak untuk mencapai pemenuhan pajak, Penelitian ini
bertujuan untuk menunjukkan bahwa kekuatan isomorfisma mungkin juga penting
dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Dengan memperluas karya Lederman (2003) yang
menemukan perilaku kepatuhan pajak tergantung pada tindakan agen ekonomi lain
yang sama dengan beralasan jika itu adalah norma kebanyakan UKM atau bahkan
perusahaan besar yang tidak sepenuhnya mematuhi pajak, pembayar pajak UKM
individu mungkin tidak mematuhi berdasarkan kekuatan sosial semacam itu.
Demikian pula, jika itu juga modis atau tren bahwa UKM tidak membayar pajak,
masuk akal untuk mengharapkan pembayar pajak UKM lain tidak akan membayar pajak
mengikuti trennya. Juga, jika masyarakat mengharapkan UKM tidak membayar pajak,
pembayar pajak UKM mungkin tidak membayar pajak setelah harapan masyarakat
seperti tersebut. Oleh karena itu, masuk akal menyarankan bahwa untuk
memperbaiki kepatuhan pajak, kekuatan ini harus mendukung predisposisi wajib
pajak.

Armah-Attoh
dan Awal (2013) berpendapat bahwa kapasitas sebuah negara untuk menyediakan
kesejahteraan dan keamanan bagi warganya, selain mengembangkan dan
mengkonsolidasikan demokrasi perwakilan ditentukan oleh kemampuannya untuk
mengumpulkan sumber daya yang cukup melalui pajak. Dengan demikian, mobilisasi
pendapatan pajak yang efektif dari semua agen ekonomi meningkatkan layanan
publik di negara-negara berkembang. Salah satu agen ekonomi tersebut adalah
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sangat penting untuk pertumbuhan
ekonomi negara-negara yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produk
domestik bruto dan merupakan bagian terbesar sektor swasta di negara-negara
berkembang. Namun, UMKM terkenal karena kurang dapat ditelusuri oleh
administrasi pajak dan pembayaran terus menerus mereka dengan pajak yang kurang
terhadap pembagian adil mereka.

Beberapa fenomena kasus-kasus yang
terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan
wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah
dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu,
beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Isomorfisme,
yang dibentuk oleh tekanan kelembagaan dan harapan. Teori Institusional
(Dimaggio dan Powel1, 1983) mengemukakan bahwa perilaku kepatuhan pajak UMKM
merespons tekanan dari harapan sosial umum dan tindakan organisasi serupa.

Dengan didukung oleh kondisi di atas, keadaan perekonomian
kota Palembang  semakin berkembang.
Kegiatan UMKM di kota Palembang juga berkembang dengan baik. Meskipun
perekonomian kota Palembang berkembang dengan cukup baik, namun kondisi
kepatuhan wajib pajak di kota Palembang sangat memprihatinkan. Menurut data
dari KPP Pratama kota Palembang, kepatuhan wajib pajak di kota Palembang
cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir ini.
Oleh karena itu, hal tersebut menarik perhatian untuk dilakukan penelitian
terhadap wajib pajak di wilayah KPP kota Palembang. Berikut disajikan tabel
yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan pajak di Kota Palembang Ilir Barat
dari tahun 2014 hingga 2016.

Tabel I.2

Perkembangan
jumlah WPOP terdaftar yang melaporkan SPT Tahunan

Pada KPP
Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun
2014-2016

 

Tahun

WPOP Terdaftar

WPOP Melaporkan SPT Tahunan

WPOP Tidak Melaporkan SPT Tahunan

2014

9.998

42.307

42.275

2015

9.536

48.765

65.978

2016

10.195

49.516

75.537

Sumber: KPP
Pratama Palembang Ilir Barat

Dari
tabel di atas dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2014
hingga 2016, kondisi kepatuhan wajib pajak semakin menurun dengan meningkatnya
wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT).
Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai
beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi
dengan judul “Pengaruh Isomorfisma Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada UMKM Sektor
Kuliner Binaan Dinas Koperasi  Dan UKM Kota Palembang)”.

 

 

A.      
Rumusan Masalah

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh isomorfisma terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilan
pajak
sebagai variabel intervening
(studi kasus pada UMKM sektor kuliner binaan dinas koperasi dan UKM kota Palembang).

 

B.      
Tujuan
Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh isomorfisma terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilan
pajak
sebagai variabel intervening
(studi kasus pada UMKM sektor kuliner binaan dinas koperasi dan UKM kota Palembang).

 

C.      
Manfaat
Penelitian

Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai
berikut:

Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah
pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis terutama dalam perpajakan.

Bagi UMKM Kota Palembang.

Dengan melihat hasil Pengaruh Kekuatan Isomorfisma Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Keadilan
ajak
Sebagai Variabel Intervening

c.      
Bagi
Almamater

Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi salah satu sumber refrensi untuk penelitian
selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang relatif sama.