Sumber Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka

Sumberpenerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal.

Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumberpenerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untukmengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terusberusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal.Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN.Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahunsejak 2012 hingga 2016.TabelI.

1PeranPajak terhadap APBN Tahun 2012-2016    Tahun Anggaran Jumlah (Dalam Trilyun) Prosentase Pajak APBN No.     APBN Pajak 1 2016 1.822,5 1.360,2 75 % 2 2015 1.

761,6 1.294,3 73 % 3 2014 1.550,6 985,1 64 % 4 2013 1.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

438,9 921,4 64 % 5 2012 1.338,1 835,8 62 % Sumber: www.kemenkeu.go.id, diolah 2017 Begitubesarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajakterus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas DirektoratJenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agarpenerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi danintensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek danobjek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru.Sistem pemungutan pajakyang berlaku di Indonesia adalah selfassessment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukansepenuhnya oleh wajib pajak.

Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedurpemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut ke ikut sertaan aktif wajib pajakdalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajakyang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela / valuntary of comlience merupakan tulang punggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawabmenetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepatwaktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.Kepatuhanpajak merupakan isu penting bagi negara-negara di seluruh dunia karenapencarian pendapatan tak terelakkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat. Menurur Adrian (2011:227) Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikansebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakandan melaksanakan hak perpajakanya, ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhanformal dan kepatuhan materiil. Abdul (2010:33)faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya yangharus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, serta waktu yang terpakai oleh Wajib Pajakdalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu membaca formulir SPTdan buku petunjuknya, waktu untuk konsultasi dengan akuntan atau konsultanpajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk pulang pergi ke kantorpajak.  Siahaan (2012) berpendapatbahwa keadilan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela melalui kepercayaanyang dimiliki oleh wajib pajak tersebut.

Hal tersebut dikarenakan dengan adanyakeadilan pajak dapat menciptakan suatu kepercayaan dari wajib pajak terhadapDJP yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan sukarelaPersepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku disuatu sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut.Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilakupenghindaran pajak  (tax evasion). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindarikewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil. Zain(2008:25 ) keadilann ditafsirkan sebagai keharusan adanya pajak progresif dalamstruktur pajak, pada praktiknya apabila terdapat penyusunan kembali atauperubahan struktur pajak, maka munculah berbagai masalah yang tidak dapatdihindarkan seperti konflik mengenai ukuran. Menurut AdamSmith dalam Zain (2008:25) prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajakadalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwasetiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah,sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing,yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya denganperlindungan yang dinikmatinya dari negara.

Meskipunfokus penelitian yang ada masih ada mengenai keadilan pajak yang harusdipastikan oleh otoritas pajak untuk mencapai pemenuhan pajak, Penelitian inibertujuan untuk menunjukkan bahwa kekuatan isomorfisma mungkin juga pentingdalam menjelaskan kepatuhan pajak. Dengan memperluas karya Lederman (2003) yangmenemukan perilaku kepatuhan pajak tergantung pada tindakan agen ekonomi lainyang sama dengan beralasan jika itu adalah norma kebanyakan UKM atau bahkanperusahaan besar yang tidak sepenuhnya mematuhi pajak, pembayar pajak UKMindividu mungkin tidak mematuhi berdasarkan kekuatan sosial semacam itu.Demikian pula, jika itu juga modis atau tren bahwa UKM tidak membayar pajak,masuk akal untuk mengharapkan pembayar pajak UKM lain tidak akan membayar pajakmengikuti trennya. Juga, jika masyarakat mengharapkan UKM tidak membayar pajak,pembayar pajak UKM mungkin tidak membayar pajak setelah harapan masyarakatseperti tersebut. Oleh karena itu, masuk akal menyarankan bahwa untukmemperbaiki kepatuhan pajak, kekuatan ini harus mendukung predisposisi wajibpajak. Armah-Attohdan Awal (2013) berpendapat bahwa kapasitas sebuah negara untuk menyediakankesejahteraan dan keamanan bagi warganya, selain mengembangkan danmengkonsolidasikan demokrasi perwakilan ditentukan oleh kemampuannya untukmengumpulkan sumber daya yang cukup melalui pajak. Dengan demikian, mobilisasipendapatan pajak yang efektif dari semua agen ekonomi meningkatkan layananpublik di negara-negara berkembang.

Salah satu agen ekonomi tersebut adalahUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sangat penting untuk pertumbuhanekonomi negara-negara yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produkdomestik bruto dan merupakan bagian terbesar sektor swasta di negara-negaraberkembang. Namun, UMKM terkenal karena kurang dapat ditelusuri olehadministrasi pajak dan pembayaran terus menerus mereka dengan pajak yang kurangterhadap pembagian adil mereka.

Beberapa fenomena kasus-kasus yangterjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat danwajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhikepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telahdibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu,beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.Isomorfisme,yang dibentuk oleh tekanan kelembagaan dan harapan. Teori Institusional(Dimaggio dan Powel1, 1983) mengemukakan bahwa perilaku kepatuhan pajak UMKMmerespons tekanan dari harapan sosial umum dan tindakan organisasi serupa.

Dengan didukung oleh kondisi di atas, keadaan perekonomiankota Palembang  semakin berkembang.Kegiatan UMKM di kota Palembang juga berkembang dengan baik. Meskipunperekonomian kota Palembang berkembang dengan cukup baik, namun kondisikepatuhan wajib pajak di kota Palembang sangat memprihatinkan.

Menurut datadari KPP Pratama kota Palembang, kepatuhan wajib pajak di kota Palembangcenderung menurun dalam tiga tahun terakhir ini.Oleh karena itu, hal tersebut menarik perhatian untuk dilakukan penelitianterhadap wajib pajak di wilayah KPP kota Palembang. Berikut disajikan tabelyang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan pajak di Kota Palembang Ilir Baratdari tahun 2014 hingga 2016.Tabel I.

2Perkembanganjumlah WPOP terdaftar yang melaporkan SPT TahunanPada KPPPratama Palembang Ilir BaratTahun2014-2016  Tahun WPOP Terdaftar WPOP Melaporkan SPT Tahunan WPOP Tidak Melaporkan SPT Tahunan 2014 9.998 42.307 42.275 2015 9.536 48.765 65.978 2016 10.195 49.

516 75.537 Sumber: KPPPratama Palembang Ilir BaratDaritabel di atas dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2014hingga 2016, kondisi kepatuhan wajib pajak semakin menurun dengan meningkatnyawajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT).Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenaibeberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsidengan judul “Pengaruh Isomorfisma Terhadap Kepatuhan WajibPajak Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada UMKM SektorKuliner Binaan Dinas Koperasi  Dan UKM Kota Palembang)”.  A.      Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telahdiuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh isomorfisma terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilanpajaksebagai variabel intervening(studi kasus pada UMKM sektor kuliner binaan dinas koperasi dan UKM kota Palembang).

 B.      TujuanPenelitianBerdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapatditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh isomorfisma terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilanpajaksebagai variabel intervening(studi kasus pada UMKM sektor kuliner binaan dinas koperasi dan UKM kota Palembang). C.      ManfaatPenelitianPenelitianini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagaiberikut:Bagi PenulisPenelitian ini untuk menambahpengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis terutama dalam perpajakan.Bagi UMKM Kota Palembang.

Dengan melihat hasil Pengaruh Kekuatan Isomorfisma Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan KeadilanajakSebagai Variabel Interveningc.      BagiAlmamaterHasil penelitian inidiharapkan dapat menjadi salah satu sumber refrensi untuk penelitianselanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang relatif sama.